REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri semua menteri dan kepala lembaga. Dalam pertemuan itu, Presiden menyinggung mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang ada di sejumlah kementerian dan lembaga negara (K/L). Menurut dia, Balitbang yang ada belum menghasilkan banyak hal yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat.
Jokowi menuturkan, dari data yang dihimpun, semua Balitbang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ketika dipecah dana untuk penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga memang tidak terlihat, tapi setelah semuanya disatukan anggarannya bisa mencapai Rp 24,9 triliun.
"Apa hasilnya anggaran Rp 24,9 triliun? Saya tanya," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Senin (9/4).
Dia pun meminta agar seluruh Balitbang bisa bekerja sama membuat sebuah strategi besar sehingga terfokus pada objek yang ingin diteliti. Dengan adanya fokus hal yang dijalankan, maka bisa dihasilkan tujuannya.
Jokowi pun menyinggung bahwa dana yang selama ini dikeluarkan bukan untuk penelitian sebuah produk barang atau hal yang menguntungkan masyarakat. Dana Balitbang justru lebih banyak digunakan oleh para penelitinya, bukan untuk penelitian.
Sidang kabinet paripurna kali ini membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2019 serta prioritas nasional 2019. Jokowi meminta agar setiap KL bisa memfokuskan anggaran yang didapat untuk program berkualitas.
Selama ini, anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) hanya memberikan 15 persen dalam kontribusi produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, dia menegaskan, APBN harus digunakan untuk program yang memang strategis.
"Kalau tidak strategis, gak usah," ujarnya.
Tahun depan, Jokowi berharap, setiap KL bisa memprioritaskan pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan mampu mendorong perbaikan perekonomian negara setelah pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur selama 3,5 tahun ke belakang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika