REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Perwakilan Komunitas Warga Apartemen Kalibata City Wenwen Zi mengatakan akan datang ke Balai Kota DKI untuk menyampaikan petisi penggantian pengelola apartemen kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Ia akan datang Jumat (6/4) pagi.

"Besok pagi jam 07.00 WIB," kata Wenwen saat dihubungi Republika.co.id via telpon, Kamis (5/4).

Sebelumnya, petisi itu telah disebarkan dalam bentuk kertas dan ditandatangani para warga. Petisi yang sama juga disebarkan via Whatsapp. Hasilnya menunjukkan bahwa 550 warga meminta agar pengelola Apartemen Kalibata City diganti.

Baca juga,  Ini Aturan Khusus Prostitusi di Apartemen Kalibata City.

Petisi itu berisi tuntutan agar pengelola Apartemen Kalibata City mundur dari jabatannya. Selain itu, mereka meminta agar para pengurus RT yang sudah terpilih segera disahkan. Dalam petisi itu, para warga juga mendukung Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) murni warga.

Lebih lanjut, Wenwen mengatakan banyak sekali ketidakpuasan warga terhadap pengelola. Pengelola dinilai gagal mengatasi masalah prostitusi di Apartemen Kalibata City. Padahal, kasus ini sudah terjadi secara berulang.

Pengelola juga memperlakukan warga secara semena-mena. Mereka dinilai tidak transparan dalam mmelaporkan pengelolaan keuangan mereka."Uang-uang yang dibayarkan tidak transparan. Jadi memang pengelola tidak memuaskan," kata dia.

Sebagai contoh, kata Wenwen, pengelola menerapkan uang iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dua kali lebih besar daripada rusunami lain. Namun, perawatan yang diberikan tidak lebih baik.

"Kita bayar dua kali lebih mahal padahal sama aja maintenance-nya, lebih amburadul malahan," ujar dia.

Wenwen tinggal di Tower Palem. Ia mengatakan, biaya IPL yang dibayarkan mencapai Rp 14.500 per meter persegi. Padahal, di rusunami lain seperti Sentra Timur Residence, biaya IPL hanya Rp 7.500 per meter persegi, sudah termasuk biaya parkir. Dengan IPL dua kali lebih mahal, pengelola Apartemen Kalibata City masih memungut uang parkir sebesar Rp 200 ribu per mobil per bulan.

Warga juga sudah melakukan tuntutan hukum kepada pengelola terkait pengelolaan listrik dan air. Pihak pengelola diduga melakukan mark-up, sehingga biaya listrik dan air menjadi lebih mahal."Kami sedang gugatan di PN Jaksel. Karena ada mark-up. Tarifnya lebih tinggi dari tarif IPL. Besok tanggal 11 (April) akan diputuskan. Putusannya besok Rabu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika