REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim data kependudukan pengguna kartu seluler prabayar, aman dari aksi peretasan yang berupaya membobol data. Pengamanan data pengguna kartu seluler prabayar akan dilakukan secara berlapis.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, terkait pengamanan data, pemerintah Indonesia sudah berjanji melakukan perlindungan data rahasia data pribadi. Zudan mengatakan semua data penduduk dilindungi kerahasiaannya.
"Ini kemudian diimplementasikan secara fisik untuk masuk data center melalui pintu yang berlapis-lapis secara aplikasi dan sistemnya kami perbarui," ujarnya saat diskusi bertajuk "Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin", di Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
Dia menjelaskan ada tiga tahap pengamanan ini. Pertama, data kependudukan dikumpulkan seperti orang lahir, menikah, membuat kartu tanda pelajar (KTP) elektronik. Setelah itu data ini dirahasiakan. Kalaupun data ini dimanfaatkan, kata dia, data penduduk yang telah terkumpul tadi boleh dibuka melalui pemanfaatan data dengan mendapat hak akses.
Zudan mencontohkan mendapat hak ini seperti operator seluler yang diperbolehkan membuka data kependudukan. "Tetapi dibatasi hanya Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan kartu keluarga (KK)," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli menambahkan,data-data kependudukan kartu seluler prabayar yang sudah diregistrasi hanya sebatas NIK dan KK.
Saat ini, kata dia, proses registrasi kartu ini masih tahap satu dan masih tahap cleansing sebelum nanti benar-benar dinonaktifkan pada 1 Mei 2018 mendatang. Berdasarkan data Kemenkominfo, tercatat hingga Rabu (14/3) pagi pukul 07.00 WIB sudah351.595.558 kartu seluler prabayar teregistrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
