REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengatakan, hingga kini partainya masih terbuka peluang untuk mengalang koalisi di Pilpres dengan partai manapun. Terlebih beberapa Parpol belum secara tegas memutuskan untuk mengusung siapa di Pilpres
Hidayat mengatakan, pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden sebagai wujud demokrasi. Tapi demokrasi memberikan ruang untuk berbeda. "Berbeda dalam demokrasi bukan berarti harus konflik, harus permusuhan, harus difitnah atau memfitnah," katanya usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pondok Pesantren Baitul Hidayah di Bukit Panyandaan Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/3).
Itu adalah pilihan-pilihan yang demokratis dan dibenarkan oleh UUD. Dia mengingatkan, jangan sampai perbedaan dalam pilihan-politik dipertajam menjadi konflik kalau pilihan politik berbeda, pilihan capres-cawapres berbeda, artinya adalah musuh. "Atau artinya bukan kawan lagi. Enggaklah. Semuanya adalah hanya cara untuk mencari yang lebih baik," katanya.
UUD membolehkan adanya perbedaan pilihan-pilihan politik. "Kalau memang tidak boleh ada calon alternatif ya bilang saja hanya boleh ada satu calon. Tapi kan tidak begitu," katanya.
Dalam perkembangan politik saat ini, lima partai sudah tegas mendukung Presiden Jokowi. Kelima partai lainnya menyampaikan sikapnya secara prinsip, belum menyampaikan dukungan kepada Presiden Jokowi.
"Melalui mekanisme pemilu kami akan mencalonkan presiden dan wakil presiden yang bisa disepakati antara Gerindra dan PKS. Tentu kami berharap bisa didukung juga oleh partai yang lain," katanya.
"Tapi kalau, misalnya, oleh rekan-rekan lain di PAN, PPP, Demokrat dan PKB membentuk poros yang baru, poros yang ketiga, ya kami 'welcome'," katanya.
Dia menyambut dengan sangat baik dan berharap hal itu akan memberikan alternatif pilihan semakin banyak bagi warga Indonesia. "Tapi kalau nanti mereka ternyata mendukung calon yang kami sepakati tentu juga kami sangat 'welcome' untuk itu," katanya.
hingga kini keputusan Majelis Syuro adalah PKS mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden yang sembilan nama itu. "Sembilan nama itu juga bukan tokoh yang tidak dikenal. Mereka punya elektabilitasnya masing-masing, punya pengetahuannya masing-masing, nanti kita akan bicarakan dengan Partai Gerindra," katanya.
Hal itu karena Partai Gerindra sampai hari ini juga belum definitif bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan kesediaannya untuk menjadi calon presiden. "Memang dari partai dan pengurus-pengurus DPD Partai Gerindra sudah menyampaikan keputusan mereka untuk mencalonkan atau meminta Pak Prabowo sebagai calon presiden," katanya.
Tapi Prabowo Subianto belum menjawab. "Bisa saja Pak Prabowo menjawabnya, bisa beliau yang akan maju, bisa juga beliau mengulangi menjadi 'king maker', bisa ya. Kita tunggu apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo," katanya.
Tentu dalam konteks koalisi dengan PKS akan dibicarakan dengan PKS. Kalau, misalnya, Gerindra sudah mengajukan calon presiden berarti calon presiden tidak hanya satu, berarti dua.
"Berarti PKS tentu calon wakil presidennya.
Pilihannya siapa, nanti kita akan bicarakan dengan Pak Prabowo atau dengan pihak Gerindra atau dengan pihak calon presiden dari Gerindra. Karena memerlukan 'chemistry'," katanya.
Dia mengatakan, sampai hari ini keputusan Majelis Syuro PKS mengajukan sembilan nama itu. "Dari sembilan nama itu nanti siapa, masa' dari sembilan gak ada yang 'nyangkut' sih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika