REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan masih melakukan penjajakan terhadap koalisi partai politik untuk mengusung calon presiden (capres) pada Pemilu 2019. Menurut dia, kalau sudah terjun ke politik untuk kepentingan masyarakat, apa pun siap dilakukannya.
"Terkait dengan capres/cawapres, kalau kader PAN ingin ketua umumnya menjadi capres dan sebagaimana di provinsi ingin menjadi gubernur dan kabupaten ingin menjadi bupati," kata Zulkifli Hasan saat bertemu BM PAN di Palembang, Rabu (7/3).
Zulkifli mengakui syarat pengajuan capres yakni ambang batas presidensial 20 persen terbilang berat. Sehingga, PAN harus bicara koalisi dengan partai-partai lain, tidak bisa sendiri.
"Jadi, tidak bisa mau kita sendiri, tentu bicara koalisi, ada keseimbangan dan lain-lain. Sekarang saatnya partai-partai untuk melakukan penjajakan koalisi," ujarnya.
Sementara mengenai mau koalisi dengan partai mana, ia menyampaikan semua masih terbuka, dengan siapa pun karena pendaftaran capres masih Agustus nanti. "Sekarang baru tahap pembicaraan awal, penjajakan," tegasnya.
Baca: PAN Lirik Gatot, Impikan Duet Capres Jawa-Sumatra.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, ada dua skema arah politik PAN di Pilpres 2019 mendatang. PAN bisa membentuk koalisi dengan Partai Gerindra atau membentuk poros baru, namun PAN lebih cenderung memilih tidak masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres).
"Pilpres itu kan tinggal lima (parpol) yang belum mendeklarasikan. Lima itu kan masih ada 40,5 persen. Kalau tidak ada yang nyebrang ke Pak Jokowi lagi berarti kan sudah ada dua pasang. Dengan syarat 20 persen. Tapi kalau pun tidak dua pasang, bisa jadi lima partai ini bergabung," jelas Yandri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika