REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih mengakui kubu Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai pengurus Partai Hanura yang sah. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) kepengurusan yang sah menurut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Betul demikian sebagaimana SK kepengurusan dari Kemenkumham saat ini. Kalau nanti Hanura yang sekarang ingin mengganti (kepengurusan), ya, kami tunggu. Kami terima dari sesuai SK Kemenkumham. Itu yang kami jadikan patokan dalam melakukan verifikasi," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1) sore.
Dengan merujuk pada kondisi tersebut, KPU akan melakukan verifikasi terhadap kepengurusan Partai Hanura berdasarkan susunan pengurus sebagaimana SK Kemenkumham. Selain itu, terkait penelitian data dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol) juga akan menyesuaikan dengan data yang saat ini telah ada dalam sistem itu.
"Verifikasinya kami sesuaikan dengan Sipol, kalau parpol ingin mengganti, ya, silakan saja, tetapi kami tetap sesuaikan dengan Sipol," ujarnya.
Dia pun menambahkan, memang masih ada waktu jika Hanura ingin mengganti kepengurusan partainya. Waktunya yang diberikan adaah sampai sebelum pelaksanaan verifikasi terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019 yang dimulai pada 28 Januari.
Partai Hanura saat ini sedang mengalami perpecahan kepengurusan dan terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama dipimpin OSO sebagai ketua umum dan kubu kedua digawangi Sarifuddin Suding dengan dipimpin Ketua Umum Daryatmo. Kubu Daryatmo yang juga disebut kubu Ambhara sudah mendaftarkan kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) itu ke Kemenkumham.
Namun, Menkumham Yasonna H Laoly masih belum memberikan jawaban yang tegas terkait pihak yang diakuinya. Bahkan, Yasonna meminta kedua kubu dapat duduk bersama mencari solusi penyelesaian konflik internal yang melanda partai tersebut. Yasonna juga meminta Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ikut membantu menyelesaikan konflik di Hanura.
"Jadi, mengenai Hanura sudah ada SK, kemudian dari kelompok ‘Ambhara' datang ke saya menyerahkan hasil munas. Saya hanya meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama. Ini sekarang tahap verifikasi partai politik," kata Yasonna di sela-sela acara Festival Keimigrasian di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (21/1).
Terkait keanggotaan di DPR, Partai Hanura kubu Daryatmo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, menyatakan, kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan kepada ketua DPR tentang kepengurusan Partai Hanura yang sah.
Pemecatan OSO. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Kubu Daryatmo, Sudewo, melakukan konfrensi pers, Jakarta, Ahad (21/1).
Kubu Daryatmo juga meminta kepada pimpinan DPR untuk tidak menanggapi apa pun yang disampaikan oleh kubu OSO. "Pimpinan DPR tentu sangat respons sekali karena tentu, bagi pimpinan DPR, kita itu sudah dikenal baik bahwa kita pimpinan fraksi di DPR, kita anggota DPR di sini juga, sehingga secara psikologis tidak ada kendala komunikasi politik dan tentu pimpinan DPR mengapresiasi apa yang kita lakukan komunikasi seperti ini," kata Dadang, Senin.
Ketua DPR Bambang mengatakan, dirinya berharap konflik yang terjadi di DPP Partai Hanura segera diselesaikan. Menurut dia, kerja-kerja tidak boleh terganggu oleh adanya konflik parpol. "Kita membutuhkan suasana politik yang teduh hari-hari ini," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/1) lalu.
Politikus Partai Golkar tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Hanura untuk menengahi permasalahan tersebut. Bambang juga menegaskan tidak akan memengaruhi fraksi di DPR. "Mereka adalah anggota fraksi yang berada dalam perlindungan UU MD3. Itu di luar konflik yang terjadi di luar panggung parlemen," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
