REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sopir angkutan kota (angkot) dari sejumlah trayek yang melintasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar demonstrasi di Balai Kota, Senin (22/1). Mereka mengeluhkan pendapatan yang turun drastis sejak pedagang kaki lima (PKL) diizinkan berdagang di Jalan Jatibaru Raya.
Mereka menilai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang melegalkan pedagang berjualan di jalan raya sebagai kesalahan dan pelanggaran aturan. Para sopir menginginkan Jalan Jatibaru Raya dibuka kembali dan bisa dilewati angkot sesuai izin trayek masing-masing.
"Jalanan itu untuk kendaraan, mana ada jalan dibuat berdagang," kata salah satu orator dari atas mobil komando. "Kami tidak ingin mengganggu orang berdagang karena mereka juga mencari nafkah. Tapi jangan di jalan!"
Beberapa angkot yang terdampak dari penataan kawasan Tanah Abang adalah M08 rute Tanah Abang-Jakarta Kota, angkot M09 rute Tanah Abang-Kebayoran, angkot M10 rute Tanah Abang-Jembatan Lima, angkot M11 rute Tanah Abang-Meruya dan JB03 rute Grogol-Tanah Abang.
Perwakilan dari sopir angkot ini akhirnya diajak masuk Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah ke Balai Kota. Mereka membicarakan kompromi untuk mendapat titik temu terkait permasalahan penataan kawasan Tanah Abang yang berdampak terhadap pendapatan sopir angkot.
Menurut koordinator aksi Andreas Rehiary, akibat penutupan Jalan Jatibaru, angkot tidak bisa melintas di trayek yang biasa mereka lewati. Ini berimbas besar terhadap pendapatan para sopir angkot.
"Penumpang pun bingung. Cari solusi terbaik, adakan sosialisasi dan rekayasa jalan sebelum menerapkan kebijakan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika