REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta personel TNI dan Polri, untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2018. ASN, TNI, dan Polri diminta untuk tidak berpihak ke pasangan calon untuk memastikan netralitasnya dalam kontestasi lima tahunan itu.
Hal itu yang menjadi poin pertama yang ditekankan Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon dalam rapat koordinasi gabungan persiapan Pilkada Serentak 2018 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Ketua KPK, Kejaksaan Agung, KPU, Bawaslu.
"DPR memandang perlu rapat koordinasi untuk dapat informasi terkait persiapan dan permasalahan Pilkada 2018, dalam pilkada serentak ini kami harap ASN, TNI, Polri dapat jaga netralitas dan tidak berpihak ke pasangan calon sebagaimana UU tentang tentang Pilkada. UU tentang ASN, TNI maupun Kepolisian," ujarnya di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/1).
Hal lainnya, yang diperlukan adalah penguatan koordinasi menuju pelaksanaan Pilkada serentak antara penyelengara Pemilu, Kementerian maupun lembaga terkait. Antara lain berkenaan dengan efektivitas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) terkait pidana pemilu, proses penyelesaian sengketa Pilkada, penegakan terhadap pelanggaran politik uang, isu sara maupun kampanye hitam.
"Juga terkait pengamanan di daerah pilkada-pilkada yang rawan, seperti Aceh, Kalbar yang sudah dipetakan," katanya.
Hal sama diungkapkan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily yang menilai persoalan netralitas masih menjadi persoalan dalam Pilkada. Karenanya, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus menunjukkan sikap tegas terhadap upaya-upaya memobilisasi ASN dalam Pilkada.
"Bawaslu harus tegas, jika ada upaya pemerintah daerah misal sekretaris daerah, biasanya mobilisasi pada pegawai-pegawai negeri di Pilkada," kata Ace.
Ace melanjutkan, begitu halnya TNI maupun Polri, mengingat di Pilkada serentak 2018 kali ini diikuti sejumlah jendral TNI maupun Kepolisian. "Kita tahu pilkada saat ini ada jenderal kepolisian ini ikut, ada yang tiga yang maju menjadi kepala daerah termasuk juga TNI, hal-hal ini tidak bisa dihindari untuk netralitas ini dijaga, mesti ada ketegasan kena kita ini sepakat negara demokrasi itu betul-betul tunjukan netralitasnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika