REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengerahkan setidaknya 10 ribu personel untuk mengawal kelancaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Wakapolda Bali, Birgjen Pol I Gede Alit Widana mengatakan personel tersebut khususnya dikerahkan untuk mengamankan tahapan pemungutan suara.
"Jumlah terbesar dikerahkan saat pemungutan suara sebab ada sekitar 7.500 tempat pemungutan suara (TPS) yang harus diamankan," katanya di Denpasar, Jumat (5/1).
Dinamika perkembangan politik dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Konflik bisa saja muncul di tengah masyarakat, sehingga kehadiran aparat dibutuhkan supaya kondisi tetap aman dan terkendali.
Widana memaparkan akan ada dua kabupaten yang akan menggelar pemilihan bupati, yaitu Gianyar dan Klungkung. Bali dalam waktu bersamaan menggelar pemilihan gubernur.
"Mulai dari tahap pendaftaran pasangan calon hingga pelantikan gubernur dan bupati semua kita kawal," katanya.
Widana mengimbau seluruh warga Bali untuk menjadikan demokrasi pilkada ini sebagai ajang pemilihan pemimpin terbaik. Masyarakat juga perlu bersama menjaga keamanan dan ketertiban.
Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika sebelumnya menyampaikan pemerintah daerah memberi dukungan penuh kepada KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas, sehingga tahapan pilkada bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Pastika juga meminta pimpinan patai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk unsur TNI dan Polri bersama seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas Bali.
"Mari kita berikan pendidikan politik cerdas dan berbudaya pada masyarakat. Kita buktikan masyarakat Bali adalah masyarakat yang berbudaya dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang politik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
