REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dianggap tidak memiliki program rencana aksi kebencanaan. Dampaknya, penanganan bencana di Kabupaten Bandung saat ini terkesan berjalan sporadis dan tidak menyelesaikan permasalahan.

Ketua Baraya Bandung, Cecep Yusuf Mulyana mengatakan, rencana aksi kebencanaan merupakan dokumen penanganan bencana lima tahun ke depan. Namun, hingga saat ini belum ada panduan dan tidak ada koordinasi dengan instansi lainnya.

"Makanya jangan heran jika penanganan bencana saat ini dilakukan sporadis. Yah bisa dikatakan asal menggugurkan kewajiban saja," ujar Cecep usai aksi walk out saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (13/12).

Ia menuturkan, kehadiran dirinya bersama para relawan lain ingin mempertanyakan hal tersebut. Namun sayangnya, Kepala BPBD Tata Iriawan Sobandi serta beberapa kepala dinas yang terkait dengan masalah kebencanaan juga tak hadir.

Menurutnya, BPBD seharusnya menyusun Rencana Penanggulangan Bencana kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana. Termasuk berisi pemetaan wilayah susunan program bidang bantuan sosial.

"RADPB itu disusun untuk lima tahun kedepan. Nah kalau sekarang enggak ada, yang ada cuma perencanaan aksi kinerja saja sebanyak dua lembar kertas," ungkapnya.

Kepala Harian BPBD Kabupaten Bandung, Tata Iriawan Sobandi mengakui belum memiliki RADPB. Namun katanya saat ini pihaknya memiliki Rencana Kontijensi penanggulangan dan penanganan bencana.

"Meski belum punya RADPB tapi kami juga terus berupaya dan dilakukan bertahap," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika