REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Purwokerto mendeklarasikan Pencanangan Zona Integritas guna meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencanangan dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi antikorupsi oleh Kepala KPPBC Nelson Hasoloan dan seluruh pegawai KPPBC.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng-DIY Gatot Sugeng Wibowo, mewakili Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Parjiya.
Nelson Hasoloan menyebutkan, dengan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi antikorupsi, maka tidak boleh ada lagi perilaku koruptif oleh jajaran pegawai KPPBC Purwokerto.
"Kita semua harus melayani dengan baik dan bersih," katanya.
Kepada wartawan, Nelson mengaku ingin mengejar ketertinggalan KPPBC Purwokerto terhadap KPPBC Cilacap yang juga merupakan KPPBC tipe C. Menurutnya, KPPBC Cilacap saat ini sudah mendapat predikat WBK dan WBBM dari Kemenpan.
"Hal itu, memacu kita yang di Purwokerto untuk mendapatkan penghargaan serupa," jelasnya.
Nelson juga menjelaskan, predikat yang diberikan Kemenpan RB tersebut tidak bersifat permanen. Namun akan dievaluasi secara periodik setiap dua tahun sekali.
"Jika dari evaluasi ternyata terjadi perubahan, bisa saja predikat tersebut mengalami degradasi," jelasnya.
Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY, Parjiya yang diwakili Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Sugeng Wibowo mengatakan, pencanangan zona integrasi di beberapa KPPBC bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada kepabean dan cukai.
"Fungsi kantor pabean dan cukai antara lain menjaga hak-hak keuangan negara. Di tengah aktivitas ekonomi yang makin masif, maka menjadi tantangan bagi aparatur Pabean untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika