Senin 11 Dec 2017 17:26 WIB

PP Aisyiyah Berkomitmen Lakukan Sosialisasi Imunisasi

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Dwi Murdaningsih
Imunisasi Massal Difteri. Seorang balita menangis saat melakukan imunisasi Difteri di Posyandu Mawar, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/12).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Imunisasi Massal Difteri. Seorang balita menangis saat melakukan imunisasi Difteri di Posyandu Mawar, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/12).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi kepada masyarakat. Hal ini menyusul adanya wabah penyakit difteri yang sedang menyerang di sejumlah daerah.

"Aisyiyah punya komitmen di kesehatan, kita punya banyak rumah sakit, klinik, dan gerakan kesehatan di masyarakat yang kami lakukan di komunitas," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (11/12).
 
Sebanyak 66 persen dari keseluruhan kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri yang terjadi sepanjang 2017 di seluruh Indonesia karena pasien tidak diimunisasi. Menurut Noordjannah ditinjau dari segi medis, imunisasi sudah ditetapkan menjadi sesuatu yang penting bagi masyakarat terutama anak-anak.
 
Dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya imunisasi ini, Aisyiyah telah menurunkan sejumlah kadernya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Noordjannah mengatakan, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan sosialisasi imunisasi ini. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi imunisasi.
 
"Kebijakan itu harus disosialisasikan secara baik, kadang-kadang mereka (masyarakat) menolak (imunisasi) karena tidak paham, ada juga yang menolak karena berbeda pandangannya, nah itu bisa didialogkan," kata Noordjannah.
 
Noordjannah mencontohkan, sebelumnya di Indonesia pernah mengalami penolakan imunisasi polio. Ketika itu, Aisyiyah melakukan kajian dan menetapkan keputusan melalui majelis tarjis. Berkaca dari pengalaman terdahulu, Noordjannah menyatakan pemerintah harus meningkatkan mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi kepada masyarakat.
 
"Ya harus ditingkatkan, kalau terjadi suatu penolakan (imunisasi) maka itu menjadi warning untuk pemerintah, berjejaring dengan masyarkat dan civil society harus terus (dilakukan oleh pemerintah)," ujar Noordjannah.
 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan outbreak response immunization (ORI) yakni imunisasi tahap awal merespons meluasnya kasus difteri di sejumlah daerah. ORI dilakukan secara serentak di 12 kabupaten/kota. ORI ini akan dilakukan terhadap masyarakat yang berumur satu hingga 19 tahun. Imunisasi dengan rumus 016 yang berarti, penyuntikan pertama kemudian diulang pada bulan depan, dan diulangi enam bulan ke depannya.
 
Sebanyak 12 kabupaten/kota tersebut berada di tiga provinsi yakni, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Daerahnya adalah, Jakarta Utara, Jakarta Barat, kemudian Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kota depok, Kota bekasi, Kab. Bekasi, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement