Ahad 10 Dec 2017 19:19 WIB

‘Persoalan Golkar Hanya Selesai dengan Pergantian Ketum'

Rep: Umar Mukhtar / Red: Ratna Puspita
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar,  Agung Laksono,  didampingi Agus Komarudin (SOKSI) dan Roem Kono (MKGR) menyampaikan pernyataan terkait munaslub Partai Golkar,  Ahad (10/12).
Foto: dian erika nugraheny
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, didampingi Agus Komarudin (SOKSI) dan Roem Kono (MKGR) menyampaikan pernyataan terkait munaslub Partai Golkar, Ahad (10/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Agung Laksono, menyatakan masalah yang sedang merundung Partai Golkar harus diselesaikan dengan pergantian Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto beserta jajarannya.

"Untuk menyelesaikan permasalahan dan dinamika ini, semuanya hanya dapat terjawab apabila dilakukan pergantian kepemimpinan ketua umum dan kepengurusan," tutur dia dalam konferensi pers di Cipinang Cempedak, Cawang, Jakarta Timur, Ahad (12/10).

Agung menjelaskan, saat ini terjadi dinamika di internal partai yang disebabkan masalah hukum yang menjerat Novanto. Kemudian, muncul aspirasi yang cukup besar di partai khususnya dari DPD I dan DPD II di seluruh Indonesia. 

"Yang tentu merasakan segala dampak dan akibatnya dari persoalan-persoalan yang dihadapi," katanya.

Agung melanjutkan, pergantian ketua umum dan jajarannya tidak boleh semena-mena dan harus berdasarkam AD/ART partai.  "Kami sepakat untuk menggunakan jalur ini, mendorong Partai Golkar agar segera melaksanakan Munaslub,” kata dia. 

Sebanyak 31 DPD telah menyampaikan aspirasi, kehendak dan keinginannya untuk bisa segera mengakhiri situasi yang terjadi degradasi penurunan elektabilitas partai, dan tentu membahayakan kelangsungan hidup. 

Karenanya, Agung menuturkan, tiga ormas terpanggil dan turut mendesak bahkan mendorong DPP Partai Golkar agar menampung dan merespon aspirasi tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu menyelenggarakan Munaslub Desember ini, paling lambat pada 20 Desember. Tiga ormas, yakni Kosgoro, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) 

"Mengingat tahun depan pada Januari dimulainya pendaftaran Pilkada, dan terus beruntun sampai Pileg dan Pilpres di 2019. Jadi bukan sekadar kepentingan dan kebutuhan politik, ini kebutuhan berkaitan agenda politik nasional," ujarnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement