REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Erik Purnama Putra, Jurnalis Republika/Penerima KSAU Award 2017
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyerahkan usulan pergantian panglima TNI kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (4/11). Jokowi sudah menjatuhkan pilihan pada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal panglima ke-20 TNI (dulu ABRI), menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret mendatang.
Jokowi sepertinya ingin mempercepat proses pergantian panglima TNI, menjelang Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun.
Belum lama ini, beberapa pengamat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga anggota Komisi I DPR seolah kompak menyuarakan kebijakan rotasi panglima TNI. Mereka berupaya mendesak Jokowi melalui pembentukan opini, agar mengusahakan panglima TNI dari AU.
Alasannya memang masuk akal. Hal itu karena sebelum Gatot Nurmantyo, panglima TNI juga berasal dari Angkatan Darat (AD), yaitu Jenderal (Purn) Moeldoko. Sebelumnya, jabatan panglima TNI diduduki Laksamana (Purn) Agus Suhartono dari matra Angkatan Laut.
Adapun panglima TNI terakhir berasal dari AU terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya dijabat Marsekal (Purn) Djoko Suyanto. Dia pula satu-satunya dalam sejarah panglima TNI dari matra AU. Setelah sekian lama menunggu, matra AU boleh berbangga lagi karena salah satu kader terbaiknya bisa menduduki posisi puncak karier di TNI.
Jika tidak ada aral dan melintang, proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan di Komisi I DPR bisa digelar pada akhir bulan ini atau awal tahun depan. Setelah itu, Jokowi bisa langsung melantik Hadi Tjahjanto di Istana Kepresidenan.
Proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR pun hanya bersifat formalitas. Tidak ada dalam sejarahnya, legislatif menolak pilihan RI 1 terkait penunjukan panglima TNI. Karena itu, tinggal hitungan hari Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot Nurmantyo sebagai Cilangkap 1.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
