REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid, Nawir Arsyad Akbar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat presiden (surpres) terkait calon panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang akan pensiun pada akhir November ini. Nama yang diusulkan Jokowi adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang baru diangkat pada Rabu (25/10/2023).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah isu percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dilakukan demi kepentingan politik. Menurut dia, pergantian Panglima TNI bisa dilakukan kapan saja.
"Ada kesan seolah Presiden mempercepat pergantian Panglima TNI. Sebenarnya Pak Yudo pada bulan November ini berakhir masa tugasnya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis (9/11/2023).
“Jadi pada bulan November ini bisa saja Pak Yudo diganti sebelum tanggal lahir atau sebelum tanggal lahirnya, jadi tidak ada tendensi apa pun. Masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan karena itu hal yang secara tradisi di TNI berjalan baik. Apakah ada kepentingan politik? Tidak ada, murni memang sudah masanya seperti itu,” kata Moeldoko menambahkan.
Moeldoko menjelaskan, tradisi pergantian pejabat tentara selama ini yakni, jika lahir pada November, maka biasanya akan dipensiunkan pada 1 Desember. Namun untuk penggantian Panglima TNI bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan.
“Kebetulan Pak Yudo seandainya ada pergantian pada bulan November itu tidak ada masalah,” kata dia.
Ia pun mencontohkan dirinya yang pernah menjadi prajurit TNI. Moeldoko sendiri lahir pada 8 Juli, namun baru mengakhiri tugas secara resmi pada 1 Agustus. “Tidak ada percepatan tidak ada upaya tetek bengek memang sudah waktunya,” lanjut dia.
Karena itu, Moeldoko meminta masyarakat agar tidak berlebihan dalam menyikapi pergantian Panglima TNI. Sebab, dalam tradisi di TNI hal itu sudah berjalan dengan baik.
“Apakah ada intensi atau kepentingan politik? Nggak. Nggak ada. Murni. Saya pastikan murni itu memang masanya sudah pas seperti itu,” kata Moeldoko.
Penunjukan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sebelumnya mendapatkan sorotan dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto mempertanyakan, apakah Jokowi mempetimbangkan suara masyarakat terkait penunjukan Agus Subiyanto.
"Proses negara terkait dengan panglima TNI, yaitu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk pemerintah, Meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari Presiden," ujar Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jakarta, Rabu (1/11/2023).
"Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI. Bahwa itu hak prerogatif Presiden itu kami hormati sepenuhnya, tetapi suara-suara yang harus didengarkan, harus didengarkan," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
