REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI TB Hasanuddin, meminta Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo diminta tidak membuat keputusan-keputusan strategis jelang pergantian Panglima TNI. Selain itu, juga Gatot diminta tidak melakukan mutasi perwira TNI.

"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," kata TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Selasa (5/12).

Selanjutnya, kata TB Hasanuddin, pihaknya juga akan menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berdasarkan dengan surat Presiden Joko Widodo per-tanggal 3 Desember 2017 kepada pimpinan DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI.

"Maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR RI," tambah Politikus PDI Perjuangan itu.

Kemudian TB Hasanuddin mengapresiasi usulan Presiden Joko Widodo atas calon pengganti Panglima TNI dari latar belakang matra Angkatan Udara. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah sejalan dengan Pasal 12 UU TNI.

"Pergantian dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan, di mana dua Panglima TNI sebelumnya berasal dari AD dan AL," jelasnya.

Maka dengan demikian, sambung TB Hasanuddin, DPR RI menargetkan proses pergantian Panglima TNI bisa selesai sebelum memasuki masa reses pekan depan. Sehingga Marsekal Hadi Tjahjanto yang ditunjuk oleh Joko Widodo sebagai Panglima TNI mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika