REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota Tasikmalaya menjanjikan keberpihakan terhadap pemenuhan beragam hak dari kelompok disabilitas. Pemenuhan hak disablitas menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai bukti konkret persamaan individu.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, Pemkot mulai berkomitmen menunjang hak disabilitas. Dalam periode kepemimpinannya, ia mencontohkan terdapat pembangunan infrastruktur yang memudahkan akses kaum disabilitas.

"Memang tidak mudah tapi harus mendukung kesana, infrastruktur mulai dibangun untuk disablitas misal di kantor bale kota juga ada untuk disablitas. Kami sebagai contoh dan kantor lainnya juga wajib sediakan nantinya," katanya pada wartawan usai menghadiri perayaan hari disabilitas internasional di Alun-Alun Indihiang, Kota Taasikmalaya, Jawa Barat, Ahad (3/12).

Ke depannya, ia menyebut kantor pemerintah seperti di Kecamatan atau Kedinasan diwajibkan memudahkan akses kelompok disabilitas. Meski diakuinya, dibutuhkan alokasi anggaran untuk merubah tatanan infrastruktur gedung-gedung tersebut agar layak bagi disabilitas.

"Maksimalkan kantor OPD supaya aksebilitas mereka (disabilitas) jangan terhambat, walau perlu anggaran kami mulai sedikit-sedikit," ucapnya.

Tak hanya itu, ia mendorong persamaan hak kelompok disabilitas memperoleh pekerjaan. Sebab, mereka juga mempunyai kemampuan yang patut mendapat apresiasi perusahaan. Apalagi, menurutnya terdapat aturan yang menjamin alokasi penempatan kerja bagi disabilitas di suatu perusahaan.

"Supaya tidak merasa terabaikan, perusahaan wajib sediakan satu persen (alokasi lowongan kerja) bagi disablitas," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, baru terdapat satu jalan yang ada fasilitas penunjang disabilitas untuk melintas yaitu di Jalan KH Zaenal Mustofa.

Sedangkan kantor Bale Kota Tasik juga sudah menjamin kemudahan disabilitas untuk melintas lewat renovasi gedung baru-baru ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika