REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAT -- Presiden Joko Widodo membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Langkat, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis di alun-alun Tengku Amir Hamzah, Langkat, Sumut, Jumat (24/11).

"Untuk Sumatra Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai," kata Jokowi, Jumat (24/11).

Jokowi menargetkan tahun ini ada 5 juta penerima sertifikat tanah di Sumut. Angka ini meningkat tahun depan menjadi 7 juta sertifikat yang harus dikeluarkan dan 9 juta di tahun 2019.

Menurut Jokowi, dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah karena kerap mendapat informasi terkait konflik tanah di tengah masyarakat. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat desa yang harus merelakan tanahnya karena kalah di pengadilan.

"Kalau sudah pegang sertifikat berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Simpan baik-baik, laminating dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, takutnya ada rumahnya yang bocor bisa rusak," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat disimpan baik-baik. Bahkan, jika ada yang ingin 'menyekolahkan' sertifikatnya, Jokowi berpesan agar uangnya digunakan untuk hal positif, seperti modal usaha.

"Biasanya sertifikat ini disekolahkan. Saya tahu karena sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakailah bank yang agunannya rendah. Karena kalau keliru hitungannya, sertifikatnya hilang disita bank. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat gagah-gagahan," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika