Gubernur Jawa Timur Tetapkan UMK Jatim 2018

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengesahkan besaran Upah Minimum Kapupaten/Kota (UMK) di Jatim untuk tahun 2018 pada Selasa (21/11) malam. UMK tersebut ditetapkan berdasarkan surat Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun 2017 yang ditandatangani langsung oleh sang Gubernur dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang penetapan UMK Tahun 2018, sudah ditandatangani pak gubernur, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Setiajit, Rabu (22/11)

Dalam surat tersebut dijelaskan, kenaikan UMK didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. "Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula UMK sesuai ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan," tulis Soekarwo dalam surat yang ditandatanganinya.

Dalam surat peraturan gubernur tersebut, UMK Surabaya masih menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dengan Rp 3.583.312,61. Sedangkan UMK terendah ditempati empat daerah, yakni Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek dengan UMK Rp 1.509.816,12.

Berikut Besaran UMK tahun 2018 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim:

1. Kota Surabaya Rp 3.583.312,61

2. Gresik Rp 3.580.370,64

3. Sidoarjo Rp 3.577.428,68

4. Kab Pasuruan Rp 3.574.486,72

5. Kab Mojokerto Rp 3.565.660,82

6. Kab Malang Rp 2.574.807,22

7. Kota Malang Rp 2.470.073,29

8. Kota Batu Rp 2.384.167,93

9. Jombang Rp 2.264.135,78

10. Tuban Rp 2.067.612,56

11. Kota Pasuruan Rp 2.067.612,56