REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merenovasi air mancur di kawasan Gedung DPRD. Kegiatan ini menelan anggaran sebesar Rp 620 juta. Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan ini merupakan langkah untuk menjaga dan merawat aset negara. Kolam yang direhabilitasi juga akan menjadi daya tarik kompleks DPRD.
"Itu kita anggarkan dan itu yang sudah tertunda sebelumnya dan kita anggarkan tahun ini," kata Sandiaga.
Menurut penelusuran Republika.co.id di laman apbd.jakarta.go.id, dana Rp 620 juta itu dialokasikan untuk bahan dan bibit senilai Rp 11,4 juta dan pengelolaan gedung kantor senilai Rp 609,3 juta. Beberapa jenis tanaman yang nantinya akan ada di sekitar air mancur, di antaranya bougenville vareigata, cemara udang, kamboja merah, dan pohon pecah merah. Air mancur itu juga akan dilengkapi dengan bagian berumput dan paving dari batu andesit.
Di hari yang sama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik bahwa kenaikan anggaran terbesar ada pada sekretariat DPRD. Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Saat rapat paripurna kemarin, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar.
"Nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir," kata Public Relations PSI DKI Jakarta Neildeva Despendya P dalam keterangan tertulis, Senin (20/11).
Tahun 2016, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115,05 miliar. Sedangkan, tahun 2017 pemprov DKI sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk sekretariat DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.
Renovasi kolam senilai Rp 620 juta merupakan salah satu dari empat pagu anggaran yang dikritik. Ada pula Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.
Selain itu terdapat mata kegiatan penunjang kehadiran rapat bagi pimpinan rapat, pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD. Penambahan pos-pos kegiatan ini dianggap berimbas pada membengkaknya anggaran DKI.
Sementara, Pemprov DKI masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.
"Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak," kata Neildeva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika