Ahad 19 Nov 2017 02:59 WIB

Politikus: Kalau Novanto Kader PDIP, Sanksi Bisa Pemecatan

Rep: Santi Sopia/ Red: Andri Saubani
Setya Novanto
Foto: Republika/Yasin Habibi
Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Charles Honoris mengaku prihatin terkait masalah hukum Ketua DPR RI Setya Novanto. Hal ini, kata dia, selaligus menurunkan citra parlemen.

Anggota Komisi I DPR RIitu enggan banyak berkomentar mengenai perlunya Novanto diberhentikan atau tidak sebagai ketua DPR maupun ketua umum Golkar. Charles mengaku tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Tapi menghormati Golkar lah dan sesuai UU MD3," kata dia di Jakarta, Sabtu (18/11).

Hanya, kalau dibaratkan PDIP menghadapi masalah serupa, seperti ada kader ditetapkan tersangka korupsi dan kerap mangkir panggilan KPK, Charles mengatakan, mungkin sudah dilakukan pemecatan. Ini sebagai bentuk sanksi atas ketidaketisan kader menghadapi masalah hukum.

"Biasanya kalau misalkan ini kader PDIP, tentunya akan mengambil sanksi, termasuk misal pemecatan dan sebagainya. Tetapi karena ini masalah rumah tangga orang lain, susah juga ngomongnya, tergantung partainya," lanjutnya.

Charles mengatakan Golkar juga pasti punya mekanisme tersendiri menghadapi masalah ini. Saat ini dia menghormati proses hukum yang berjalan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement