REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Charles Honoris melihat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memiliki misi politik. Dia menyinggung terkait gerak-gerik Panglima TNI yang menghadiri sejumlah agenda partai politik, seperti agenda PAN dan PKS.

"Kelihatannya punya misi politik dan sudah digadang-gadang untuk menduduki atau maju pertarungan politik 2019. Pak Gatot disorak-sorak di acara politik," kata Charles di Jakarta, Sabtu (18/11).

Baca Juga: Profil Panglima TNI (Infografis)

Beberapa partai politik (parpol) juga, menurutnya, sudah secara terbuka menggadang-gadang Gatot maju di Pemilu 2019. Di luar itu, karenanya, Charles mengatakan pengganti Panglima ke depan harus bisa fokus pada transformasi pertahanan.

"Dan kita memberi kesempatan Pak Gatot mencapai cita-citanya di dunia politik," ujarnya.

Dia mengatakan Jenderal Gatot akan pensiun pada Maret 2018, kendati November ini sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Mengacu UU TNI, rotasi penggantian Panglima yang berikutnya harus dari matra Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL), mengingat sudah dua periode berasal dari angkatan darat (AD).

Panglima TNI beberapa kali membuat pernyataan yang bikin heboh dan menghangatkan politik nasional. Gatot memerintahkan seluruh TNI untuk wajib menonton film G30S/PKI dalam rangka mengingat kekejaman PKI.

Gatot pun melakukan silaturahmi dengan sejumlah partai dan tokoh partai Islam. Sikap Gatot dalam aksi damai demo umat Islam pun dianggap sebagai gerakan politik untuk tujuan Pilpres 2019.

Panglima TNI pun membuka informasi adanya satu institusi yang mencoba memasukkan senjata ilegal sebanyak 5.000 buah ke Indonesia. Gatot menganggap itu tidak resmi dan siap menyerbu institusi tersebut.

Terakhir, Panglima TNI ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS) tanpa alasan jelas. Gatot mengaku kecewa dengan sikap AS tersebut. Dubes AS untuk Indonesia pun meminta maaf atas insiden ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika