REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat penyebab Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak oleh Amerika Serikat (AS) masih menjadi misteri. Pernyataan dari Duta Besar AS untuk Indonesia pun menurutnya tidak memberikan jawaban, apa sebenarmya yang terjadi.
Dia pun menduga ada sejumlah kemungkinan terkait penolakan ini. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump. "Saya kira itu berkaitan langsung dengan kebijakan Donald Trump," kata Ujang di Jakarta, Selasa (24/10).
Pertama, Ujang melanjutkan, penolakan tersebut boleh jadi disebabkan karena Jenderal Gatot yang selama ini dikenal dekat dengan umat Islam di Indonesia.
"Kita tahu sendiri bahwa sejak masa kampanye Presiden AS, Donald Trump sudah menunjukkan dirinya anti Islam. Jadi indikasinya bisa di lihat dari sisi itu," katanya.
Menurut Pengamat Politik sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu, tidak mungkin negara sebesar AS melakukan penolakan terhadap seseorang tanpa ada alasan yang sangat urgen bagi negara Adidaya itu, baik itu masalah keamanan atau yang lainnya.
Tidak mungkin menurutnya insiden itu hanya kesalahan teknis dari otoritas tertentu, melainkan pasti terkoneksi sampai pada presidennya.
Apalagi kata Ujang, Jenderal Gatot pada saat-saat aksi bela Islam terindikasi berpihak kepada umat Islam yang melakukan aksi tersebut. Ujang mengatakan, kelompok Islam yang melakukan aksi tersebut adalah kelompok yang dicap oleh kelompok tertentu lainnya sebagai Islam garis keras, meskipun itu masih bisa diperdebatkan. Di situlah, menurut dia, titik temunya dengan Presiden Trump yang sangat anti dengan Islam garis keras.
Kemungkinan lain adalah bahwa insiden penolakan ini merupakan shock therapi untuk Indonesia, yang selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih condong berkiblat ke China. Ini menjadi shock rherapi dari AS untuk Indonesia karena ketergantungannya terhadap China lebih besar daripada AS.
Di samping itu, dia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait merespon penolakan ini.
"Meskipun, penolakan ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
