REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Menteri ESDM masa jabatan 2014-2016, Sudirman Said mengatakan, politik tak bisa dibiarkan kotor selamanya. Sudirman menilai, harus ada orang-orang baik yang membersihkannya agar politik memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan bersama.
"Politik yang koruptif diisi orang bermasalah dan mengorbankan rakyat banyak. Yang dirugikan rakyat paling bawah yang jumlahnya banyak," kata dia pada acara Pembekalan Organisasi untuk para relawan Sudirman Said, Ahad (22/10) di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.
Menurut Ketua Institut Harkat Negeri ini, politik harus dikembalikan kepada hakikat dan makna politik itu sendiri. Yakni setiap usaha manusia untuk memperbaiki keadaan guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Hal itulah yang dilakukan para pendiri bangsa. Mereka terjun ke dunia politik untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan.
"Setelah merdeka, mereka berjuang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.
Bakal Calon Gubernur Jateng ini memandang, persoalan keadilan sosial kini menjadi tantangan besar bagi upaya memajukan kehidupan bangsa. Makin hari, kata dia, terasa banyak ketimpangan di sana-sini. Karena itu perlu solusi permanen guna mewujudkan keadilan sosial, yang sejatinya merupakan tujuan akhir bernegara.
Sudirman memaparkan, solusi permanen untuk persoalan keadilan sosial adalah, pertama, kepemimpinan yang bersih dan kompeten. Memiliki keberpihakan pada rakyat, tidak mudah dibeli oleh kekuatan modal, baik asing maupun dalam negeri. Serta mampu melindungi kelompok paling tidak berdaya dan menjaga jalannya elite untuk tidak destruktif.
"Selain itu juga harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengatasi beragam persoalan yang muncul, mampu menggerakan perubahan untuk kebaikan bersama," ujar Sudirman.
Solusi kedua adalah penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau rakyat atau orang kecil melanggar hukum terasa begitu perkasa. Tetapi jika elite yang melanggar hukum terasa lemah tidak berdaya.
"Di hadapan elite, hukum seolah menjadi seperti barang mainan. Mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bisa berakrobat supaya lepas dari jerat hukum," kata dia lagi.
Ketiga, pemberantasan korupsi. Korupsi membuat pembangunan terhambat. Membuat rakyat kecil sengsara. Karena itu penguatan lembaga pemberantasan korupsi menjadi keniscayaan. Bukan sebaliknya malah dilemahkan, dan aparatnya diteror dengan tindakan-tindakan keji tidak berperikemanusiaan.
Sudriman menandaskan, Indonesia umumnya dan Jateng khususnya, harus dibangun menggunakan tangan-tangan bersih, agar slogan ora korupsi, ora ngapusi benar-benar terlaksana, tidak berhenti sebagai kata-kata semata.
Dan solusi keempat, lanjut dia, adalah membangun kehidupan politik yang berkeadaban. Politik dengan tujuan melayani, bukan menghalalkan segala cara untuk tujuan pribadi dan kelompok. Politik berharkat mulainya bukan dari logistik, tetapi dari idealisme, gagasan yang dipadu dengan semangat juang untuk mewujudkannya.
Kepada para relawan yang hadir yang berasal kabupaten/kota di Jateng Sudirman menyampaikan, sejak kebangkitan nasional, gerakan perubahan yang besar selalu dipelopori kaum terdidik, orang-orang cerdas yang memiliki kepedulian bagi keselamatan bangsanya.
Karena itu, lanjut dia, kader penggerak relawan harus jadi pemimpin pergerakan di tempat masing masing. Pemimpin pergerakan akan menjadi kepercayaan rakyat dan akan mengajak mereka ikut serta sebagai energi perjuangan yang dibutuhkan untuk perubahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika