REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid membantah pengakuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi soal adanya mahar politik di Partai Golkar.

Hal ini menyusul pengakuan Dedi yang mengakui dimintai yang sebesar Rp10 miliar oleh oknum yang mengaku dekat dengan DPP Partai Golkar demi memuluskan maju di Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar di Golkar," tegas Nurdin dalam keterangannya kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (27/9).

Nurdin pun mengaku telah menghubungi Dedi dan meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang kepadanya tersebut kepada DPP Partai Golkar dan secara pidana ke kepolisian. Ia menegaskan, hal ini jika oknum tersebut mengatasnamakan DPP Partai Golkar tanpa melalui bendahara umum partai.

"Kalau memang ada yang telpon atau yang menghubungi minta uang Rp10 Miliar mengatasnamakan DPP tanpa melalui bendum maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana. Golkar itu tertib, kalau ada lewat bendahara. tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing masing," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengungkap  dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jabar masih terus berproses dan belum ada keputusan resmi.

"Masih proses itu, belum ada secara resmi. Golkar itu tertib kalau sudah ada secara resmi surat itu disampaikan ke DPD I disampaikan calon gubernur bersangkutan, dan secara resmi disampaikan dalam forum resmi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika