REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Wakil Ketua Majelis Pemusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Mahyudin mengaku setuju dengan pembuatan ulang film sejarah Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Dia menagatakan, hal ini dilakukan untuk menjawab banyaknya keluhan dari masyarakat yang menganggap bahwa ada adegan tidak sesuai dalam film tersebut.
"Buat saja film barunya. Pak Presiden juga setuju," kata Mahyudin saat ditemui Republika.co.id di Samarinda, Kalimantan Timur usai menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Menurut dia, bukan hanya film G30S/PKI. Film sejarah lain seperti cerita perjuangan pahlawan nasional juga perlu dibuat untuk memupuk rasa nasionalisme bagi generasi muda. Selain itu, dia menyarankan agar pembuatan film tidak dilakukan oleh pihak swasta, melainkan langsung oleh pemerintah.
"Jadi menurut saya bagus tuh pembuatan film sejarah tapi harus pemerintah yang buat, supaya tidak terlalu unsurnya mencari laba, tapi lebih kepada pendidikan," kata dia.
Sebelumnya, Mahyudin juga menganggap isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah hal yang sengaja dibuat untuk memprovokasi perpecahan Indonesia. Dia juga menyarankan masyarakat agar tidak terpancing dengan isu dan berita hoax yang saat ini tersebar di media sosial.
"Saya kira isu PKI terlalu dibuat-buat ya. Sebenarnya tidak perlu terlalu kita bicarakan," kata Mahyudin seusai membuka acara sosialisasi empat pilar di Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (22/9).
Terkait pro dan kontra adanya pemutaran film sejarah G30S/PKI, Mahyudin menganggap bahwa tidak ada masalah dari penerapan pemutaran film tersebut. Sebaliknya, film G30SPKI, kata dia dapat menjadi alat edukasi bagi anak untuk mengetahui jasa dan pengorbanan pahlawan nasional Indonesia dalam membela negara.
Selain itu, film G30SPKI, lanjut dia juga dapat menimbulkan rasa Nasionalisme dan patriotisme anak, serta membangkitkan antisipatif anak untuk menjaga kesatuan negara. Mahyudin juga mengatakan, jika masyarakat mempermasalahkan pemutaran film G30S/PKI karena adanya adegan yang dikira tidak sesuai, maka film dapat diperbaiki atau dibuat ulang.
"Seperti kata Bung Karno, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Dan adanya film G30S/PKI itu agar kita ingat sejarah, kalaupun ada yang diduga yang kurang benar dalam film, saya kira itu bisa diperbaiki," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika