REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap meminta dunia usaha atau kalangan swasta untuk ikut membantu mengatasi kesulitan air bersih di wilayahnya. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan Pemkab dalam memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau.
''Kita meminta kalangan dunia usaha untuk peduli dengan kesulitan yang dihadapi warga. Karena kalau mengandalkan Pemkab, selain karena armada mobil tangki yang terbatas, juga karena anggarannya terbatas,'' jelas Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Tri Komara Sidhi, Senin (11/9).
Dia menyebutkan, hingga Senin (11/9), pihaknya sudah melakukan dropping air ke 22 desa di 9 kecamatan yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Sedangkan volume air yang didropping sejak awal Agustus lalu, sudah mencapai 102 tangki berkapasitas rata-rata 5.000 liter.
''Dari 102 tangki yang kita dropping tersebut, sebanyak 82 tangki ditangani langsung oleh BPBD. Sedangkan lainnya, di-dropping oleh PMI dan RAPI,'' jelasnya.
Dia juga menyatakan, persediaan anggaran yang ada di BPBD dalam melakukan dropping air bersih tahun 2017 ini, hanya cukup untuk memasok sekitar 100 tangki air. Dengan demikian, bila kemarau berlangsung masih lama, maka droping air dari BPBD tersebut tidak akan mencukupi.
Untuk itu, Tri mengaku akan mengusulkan agar bisa menggunakan dana penanganan darurat bencana yang dialokasikan sebesar Rp 100 juta. Dengan dana ini, Tri memperkirakan akan cukup untuk melakukan dropping air hingga datangnya musim penghujan yang diperkirakan akan berlangsung pertengahan atau akhir Oktober 2017.
''Selain untuk dropping air, dana tersebut juga akan digunakan untuk pipanisasi dan pembuatan sumur bor sederhana di lokasi yang rawan kekeringan,'' jelasnya.
Dia memprediksi, bila kemarau berlangsung hingga Oktober mendatang, maka jumlah desa yang akan mengajukan permohonan dropping air akan bertambah. Berdasarkan data BPBD, keseluruhan di Kabupaten Cilacap tercatat ada 48 desa di 14 kecamatan yang mengalami dampak kekeringan akibat kemarau. ''Saat ini, baru 22 desa yang mengajukan kekeringan. Bila kemarau berlanjut, kami perkirakan desa-desa yang lain juga akan mengalami kesulitan air bersih,'' jelasnya.
Sementara dari Kabupaten Kebumen, Kalakhal BPBD setempat Eko Widianto menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan dropping air bersih sebanyak 668 tangki berkapasitas rata-rata 5.000 liter. ''Kami memang sudah banyak melakukan dropping air, karena banyak wilayah kami yang rawan kekeringan,'' jelasnya.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan Pemkab Kebumen dalam APBD 2017 untuk mengatasi kekeringan, memang cukup besar. ''Kami mengalokasikan anggaran Rp 315 juta untuk melakukan dropping air. Anggaran sebesar ini, cukup untuk melakukan dropping hingga 1.600 tangki,'' jelasnya.
Dengan dana yang cukup besar tersebut, Eko memperkirakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. ''Saat ini, kami sudah melakukan dropping air sebanyak 668 tanki ke 63 desa di 13 kecamatan. Jadi kami perkirakan anggaran yang ada masih cukup untuk melakukan dropping air hingga musim kemarau berakhir, karena saat ini masih tersisa pasokan lebih separuh dari kuota,'' jelasnya.
Dia mengaku, Pemkab Kebumen memang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mengantisipasi kekeringan, karena didasarkan pada pengalaman musim kemarau 2015. Saat itu, anggaran yang dialokasikan sempat tak mencukupi untuk kebutuhan droping. ''Dengan anggaran yang cukup, kami bisa leluasa melakukan dropping. Nanti kalau anggarannya masih tersisa, maka akan kembali ke kas daerah,'' jelasnya.
Eko juga memperkirakan, jumlah desa yang terdampak kekeringan, kemungkinan masih akan terus meluas. Dari data yang ada, wilayah yang biasa terdampak kekeringan di Kebumen, mencapai 96 desa di 15 kecamatan. ''Saat ini, kita sudah melakukan dropping ke 63 desa. Kalau kemarau berlanjut hingga Oktober, maka desa-desa rawan kekeringan yang saat ini belum mengajukan permohonan dropping, tentu juga akan meminta dropping,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika