REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan perluasan larangan motor oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di beberapa jalan protokol menuai kritik dari banyak pihak. Pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai perluasan pelarangan motor belum waktunya diberlakukan.
"Kalau uji coba boleh saja dilakukan, tetapi untuk penerapannya sebaiknya awal tahun depan, karena ada beberapa hal yang harus disiapkan pemda terlebih dahulu," kata Nirwono kepada Republika.co.id, Selasa (22/8).
Menurutnya, beberapa hal yang harus disiapkan pemprov sebelum menerapkan kebijakan itu adalah penambahan armada Bus Transjakarta terutama yang melewati Sudirman-Thamrin, Gardu, Kuningan. Hal itu diperlukan untuk memastikan pengemudi dan penumpang motor bisa beralih ke Bus Transjakarta.
Dia melanjutkan, penyediaan park and ride motor yang lebih banyak di terminal, stasiun dan halte-halte terdekat yang akan masuk ke kawasan pembatasan kendaraan motor serta integrasi angkutan umum kereta api, bus Transjakarta dan angkot. Yang juga penting adalah menyediakan jalur-jalur alternatif pengemudi motor, baik pribadi, atau ojek.
"Karena pada jam-jam sibuk pagi dan sore, penggunaan motor sangat membantu menembus kemacetan dan memangkas waktu ke tujuan," ujar Nirwono.
Sebelumnya, Djarot mengatakan uji coba rencana pelarangan sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia ke Bundaran Senayan akan dilaksanakan pada 12 September mendatang. Djarot menyebut hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke transportasi umum.
Bagi pengendara yang bersikeras menggunakan sepeda motor, Djarot mengatakan, akan ada jalur alternatif. Dia sudah meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji penempatan titik bus pengumpan. Bus pengumpan ini dijadikan angkutan penumpang melintasi Bundaran HI-Bundaran Senayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
