REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menolak rencana pembangunan apartemen DPR RI. Pembangunan apartemen ini dikabarkan akan digunakan untuk tempat tinggal 575 anggota DPR agar para wakil rakyat tidak perlu tinggal jauh-jauh dari Gedung DPR. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan banyak rumah dinas yang disediakan untuk anggota DPR saat ini juga tidak ditempati. Sebagian anggota DPR sudah memiliki rumah di Jakarta.
"Kan anggota DPR itu memiliki rumah dinas, ternyata sebagian dinas itu tidak ditempati oleh anggota DPR. Artinya anggota DPR sebagian telah memiliki hunian masing-masing di Jakarta dan rumah dinas diberikan negara fungsinya juga tidak maksimal," kata Ahmad Muzani, di Gedung DPR RI, Rabu (16/8).
Muzani juga tidak sependapat dengan alasan apartemen itu dibangun untuk mendekatkan jarak tempat tinggal anggota DPR dengan pusat-pusat kegiatan. Menurut Muzani, yang diperlukan adalah meningkatkan produktivitas para anggota DPR, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Politisi Gerindra ini menekankan yang diperlukan adalah kedisiplinan para anggota DPR. Sekalipun tempat tinggal dekat, ujar Muzani, tetap percuma jika produktivitas dan kedisiplinannya tidak diperbaiki.
"Jangan karena Jakarta macet, lalu dimaknai kita perlu apartemen yang dekat dengan tempat sidang, sekali lagi bukan jawaban. Katakanlah dibangun, kalau disiplin dan produktivitas rendah, ya percuma," ujar Muzani.
"Kita tidak setuju dan menolak dengan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI," imbuh Muzani menegaskan.
Sebelumnya, anggaran belanja DPR rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 7,25 triliun pada tahun 2018 mendatang. Sebagian anggaran itu digunakan untuk membangun apartemen bagi para anggota DPR agar tidak perlu tinggal jauh dari Gedung DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
