REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang tinggal di sekitar kawasan yang akan dibangun proyek kereta cepak Jakarta-Bandung. Haris mengatakan masyarakat resah dengan rencana proyek yang simpang siur.
"Kami menerima beberapa laporan, masyarakat resah dengan informasi yang simpang siur mengenai rencana pembangunan kereta cepat ini. Kami pun belum tahu, karena selama ini bisa dibilang tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami," kata Haris di Bandung, Rabu (2/8).
Ia menuturkan keresahan yang muncul di masyarakat, di antaranya adalah kejelasan lokasi dan tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek kereta cepat. Sampai saat ini, proses tersebut belum ada kejelasan apapun yang harusnya disosialisasikan kepada masyarakat sekitar.
Politikus PKS ini juga mendengar ada warga di Desa Puteran dan Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, yang didesak untuk menjual tanah milik mereka yang terdampak jalur kereta cepat. Menurut informasi warga, perusahaan ini mengaku sebagai juru bayar yang ditunjuk oleh PT KCIC dalam pembebasan lahan.
"Padahal, penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur Jabar pun belum diterbitkan," ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkesan lepas tangan dengan rencana pembangunan tersebut. Walaupun proyek tersebut memang merupakan proyek nasional
"Itu memang proyek nasional, dikerjakan pemerintah pusat. Tapi masyarakat ini kan masyarakat Jawa Barat. Sementara ini, masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum jelas," tuturnya.
Ia mengatakan menindaklanjuti laporan yang diterima anggota dewan, pihaknya segera mengutus tim untuk menindaklanjuti sejumlah laporan keresahan masyarakat. DPRD Jawa Baratakan mengutus tim yang terdiri atas Komisi 1, 4, dan 5, untuk mencari informasi dan menampung keluhan permasalahan dari masyarakat Jawa Barat. Selama ini diketahui, rencananya rute kereta cepat tersebut akan melintasi dan membangun sejumlah stasiun di beberapa titik di Jawa Barat.
"Kami akan menampung keluhan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat kebingungan, dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak," ucapnya.
Haris mengatakan DPRD sangat mendukung pembangunan kereta cepat ini karena dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Diharapkan, kawasan yang dilalui rute kereta cepat dan dibangunkan stasiunnya, akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang juga cepat.
Ia pun meminta nantinya masyarakat harus diberikan sosialisasi yang jelas dan menyeluruh. Sehingga tidak ada kesimpangsiurandalam proses pembangunan atau operasional kereta cepat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika