REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap pemerintah yang menyiapkan opsi menarik diri dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu atau kembali ke UU Pemilu lama, jika besaran presidential threshold tidak disepakati 20-25 persen sesuai dengan keingingan pemerintah menuai banyak kritik.
Selain, karena UU Pemilu lama dinilai sudah tidak relevan, pembahasan RUU Pemilu juga sudah jauh yang menelan anggaran yang tidak sedikit.
"Kita membentuk Pansus Pemilu berikut dengan anggaran, termasuk pemerintah sama, pemerintah juga mengeluarkan rupiah. Itu tidak kecil, pasti miliaran," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/7).
Namun Yandri tidak merinci secara detail anggaran yang telah dipakai dalam pembahasan RUU Pemilu selama dua masa sidang tersebut.
"Yang pasti rapat pakai konsumsi, setiap rapat pasti pakai listrik, dan setiap konsinyering pasti pakai hotel, dan lain sebagainya, itu pasti item per item pasti pakai rupiah dan itu uang negara," ujarnya.
Karenanya, Yandri pun menyayangkan jika opsi kembali ke UU Pemilu lama benar dilakukan oleh pemerintah. Apalagi hanya karena satu isu yakni presidential threshold.
"Jangan satu isu krusial menyandera isu lain yang nyaris sudah ketemu semua dan itu tujuannya adalah untuk memeperbaiki pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak," ujar Anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut.
Yandri mengatakan, dengan berlakunya UU lama juga membuat Pemilu serentak 2019 tidak memiliki pedoman yang detail. Hal ini karena, UU Pemilu sudah tidak relevan menjadi pedoman untuk keserentakan Pemilu.
"Tapi kalau misalnya ini menjadi batal, gagal, maka engga ada payung hukum atau pedoman yang sangat detail untuk mengatur semua persoalan tahapan, hasil, penetapan, itu juga enggak ada secara detil," katanya.
"Itu akan membingungkan peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat, kalau misalnya ada pedoman yang kita bahas seperti sekarang, maka itu yang menjadi kesepakatan bersama bahwa untuk pertama kali pemilu presiden dan legislatif dilakukan secara serentak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika