REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan aksi mogok kerja karyawan kontrak PT Transjakarta. Menurut Djarot, aksi mogok kerja ini merupakan tindakan yang tidak benar karena bus Transjakarta sempat tidak beroperasi dan merugikan pelanggan.
"Demo boleh, tapi jangan kemudian merugikan pelanggan, jangan sampai menelantarkan pelanggan," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (12/6).
Hal ini, kata Djarot, dapat dibicarakan dengan baik.
"Itu suatu kebiasaan yang burum. Kita harus punya tanggung jawablah kepada para pelanggan. Saya belum mendapatkan laporan persisnya, cuma PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) itu tujuannya pasti kalau bagus akan diperpanjangkan kok. Tapi cara-cara kayak gitu enggak benar," katanya.
Selain itu, Djarot mengatakan tuntutan untuk menjadi karyawan tetap dapat diatur dengan melihat prestasi karyawan. Jika kinerja karyawan tersebut bagus pasti akan diperpanjang.
"Dan tidak ada batasan ijazah kalau driver itu. Driver pokoknya bisa baca tulis, SMP boleh kok, SMA boleh ya, karena profesi, enggak apa-apa. Apalagi PKWT ya, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, boleh gitu lho ya. Tapi, jangan kemudian punya kebiasaan tidak bagus, menelantarkan pelanggan, menyengsarakan orang lain, enggak bagus," ujarnya.
Sebelumnya, Ratusan karyawan kontrak PT Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantornya yang berada di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (12/6). Para karyawan kontrak tersebut mengajukan tuntutan adanya surat ketetapan (SK) pengangkatan karyawan tetap.
Kebanyakan para karyawan yang ikut dalam aksi unjuk rasa adalah mereka yang lebih dari tiga tahun sampai 10 tahun masa kerja, namun masih tetap menyandang status karyawan kontrak di perusahaan BUMD Pemprov DKI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
