REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menolak tim sinkronisasi pemerintahan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ia justru menyarankan gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut untuk mempelajari aturan yang berlaku.
"Ya mana ada istilah (tim sinkronisasi) kayak begitu. Orang baru masuk juga nggak bisa ganti PNS kok. Masih enam bulan lagi. Bukan kayak Presiden, masuk langsung ganti Menteri," kata Ahok, di Jakarta, Senin (8/5).
Ahok mengatakan, keputusan yang dibuat oleh Anies-Sandi untuk membentuk Tim Sinkronisasi tidak sesuai aturan. Ia menyarankan Anies-Sandi bertanya dahulu tentang aturan kepada Soni Sumarsono yang sebelumnya pernah menjabat pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.
"Coba tanya sama Dirjen Otonomi Daerah deh yang pernah jadi PLT sini, supaya ngerti," kata dia.
Anies Baswedan dalam pidato pertamanya setelah pengumuman pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan akan membuat Tim Sinkronisasi. Tim tersebut nantinya akan bertugas menyelaraskan program-programnya dengan APBD.
Anies juga mengatakan, Tim Sinkronisasi bukanlah tim transisi dan hanya berlaku setelah pelantikan, hingga 2018. PNS yang sudah bekerja dengan baik saat ini, dikatakan dia, tidak perlu khawatir, karena nantinya tidak akan ada yang perlu diganti atau dirombak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
