REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam mengaku heran dengan adanya anggapan bahwa umat Islam yang menegakkan kebenaran, menegakkan konstitusi dinilai sebagai golongan radikal atau garis keras. Padahal, menurut Usamah, yang dikategorikan sebagai golongan garis keras itu adalah aparat dan kejaksaan.

“Iya kan aneh, umat yang menegakkan kebenaran dituduh macam-macam. Disebut antibhineka tunggal ika, intoleransi, dituduh radikal dan makar. Padahal lihat aparat, kejaksaan reaksi mereka terhadap Ahok ini kan sudah nyata, membuat disintegrasi, iya kan? Tuntutan dagelan gak masuk akal,” kata Usamah saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (25/4).

Usamah menegaskan, ketidakseriusan dan keberpihakan aparat dalam menangai kasus penistaan agama sangat berdampak pada ketidaknyamanan publik akhir-akhir ini, terutama umat Islam. Ia menyatakan, aksi-aksi damai yang sebelumnya dilakukan umat pun itu karena adanya penista agama yang tidak serius diadili.

Pada sidang sebelumnya, Kamis (25/4), dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman, ketua JPU Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap satu golongan. Karena itu JPU menuntut hukuman pidana penjara satu tahun dan masa percobaan selama dua tahun.

Hingga kini, tuntutan tersebut membuat geram banyak pihak, khususnya umat Islam. Karena tuntutan tersebut dinilai tidak relevan bagi terdakwa penista agama yang seharusnya dihukum dengan pidana maksimal lima tahun.

Usamah mengimbau agar aparat tidak sekali-kali mempermainkan umat Islam. Karena ditakutkan, kata Usamah, jika nanti rakyat dan umat sudah marah, hukum akan berjalan sendiri-sendiri, rakyat akan menjalankan hukum sendiri. “Sekarang, kita masih membendung kemarahan umat. Tapi kalau nanti rakyat dan umat yang sudah sangat marah bagaimana?” kata Usamah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika