REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mempertanyakan bagaiman mungkin ada izin bangunan Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta, sedangkan tanahnya saja belum jelas. Hal tersebut dia katakan setelah melihat jejeran bangunan mewah di Pulau D, Jumat (24/3).
"Bagaimana mungkin tanah yang sedang sengketa yang belum jelas izinnnya untuk membangun ini, kan perlu izin lagi, izin dari apa? Tanahnya sendiri belum jelas," ujarnya.
Edhy juga mengatakan, walaupun tadi tidak terlihat aktivitas pembangunan, akan tetapi bangunan-bangunan mewah tersebut terlihat memiliki aktivitas sendiri di dalamnya. "Dalam bangunan ada aktivitas, kami ingin ini dihentikan total dulu, saya pikir itu," katanya.
Satu tahun yang lalu, kata dia, komisi IV sudah meminta semua aktivitas dihentikan total. "Yang kita inginkan supaya ini bisa kondusif, supaya ini semua bisa saling menguntungkan," katanya.
Satu tahun setelah itu, lanjutnya, masih tetap terjadi penggusuran untuk mempermulus proyek reklamasi tersebut. "Ini salah satu yang kita takutkan. Di Luar Batang, sebentar lagi akan terjadi di Akuarium dan lain sebagainya," katanya.
Edhy berharap, produk dari reklamasi tersebut ada pembangunan tersinergi sesuai dengan aturan, dan tidak ada yang saling merugikan. "Kita tidak ingin membenci pengusaha, pengusaha berusaha juga mengikuti aturan dan menggandeng masyarakat di sini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
