REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ratusan sopir angkot di Kota Malang kembali menggelar aksi mogok sebagai protes atas beroperasinya angkutan umum berbasis online. Aksi protes berpusat di gedung DPRD Kota Malang yang persis bersebelahan dengan Balai Kota Malang.
Sejak pagi ratusan angkot diparkir berjajar hingga memblokade ruas jalan di depan gedung DPRD. Pemandangan serupa juga ditemui di Jalan Merdeka Utara atau depan alun-alun Kota Malang dan Jalan Trunojoyo yang berada di depan Stasiun Malang.
Sunaryo, seorang sopir angkot jurusan Mulyorejo-Madyopuro,menuturkan sopir angkot mendesak Pemkot agar melarang operasional angkutan berbasis online. "Seluruh sopir angkot ingin angkutan Gojek, Uber, dan Grab dilarang beroperasi di Kota Malang, ini aksi solidaritas antar sopir angkot," katanya saat ditemui di sela aksi, Senin (6/3).
Sunaryo mengatakan sejak adanya angkutan berbasis online, pendapatannya sebagai sopir angkot anjlok hingga 50 persen. Per hari ia menyetor sekitar Rp 90 ribu ke pemilik angkot.
Selain itu uang hasil 'narik' angkot harus dipotong untuk biaya membeli bensin. "Kadang harus keluarkan uang pribadi untuk setor kalau penumpang sedang sepi," imbuhnya.
Sebelumnya aksi mogok juga dilakukan pada 20 Februari lalu. Selanjutnya pada 27 Februari terjadi kesepakatan mengenai zonasi trayek antara angkot, taksi, dan angkutan umum berbasis online. Namun kesepakatan tersebut masih belum memuaskan sopir angkot sehingga mereka kembali menggelar aksi hari ini.
Perwakilan sopir angkot kini tengah beraudiensi dengan jajaran DPRD, Dinas Perhubungan, dan kepolisian. Audiensi dimulai sejak pukul 11.00 masih berlangsung hingga berita ini ditulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika