REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso (Buwas) mengungkap, pemerintah tengah mencanangkan program untuk menekan produksi tanaman ganja di Provinsi Aceh. Program yang dinamai alternatif development tersebut digagas sebagai upaya penanganan permasalahan ganja di Indonesia yang saat ini sudah darurat narkoba.
Buwas mengungkap, program dirancang salah satunya untuk mengubah pemahaman masyarakat Aceh agar tidak lagi menanam tanaman ganja. "Bagaimana masyarakat itu, tak lagi menanam ganja. Tapi menanam yang lebih produktif yang nilainya, secara ekonomis memang mensejahterakan masyarakat di Aceh," ujar Budi Waseso usai rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).
Hal ini, kata Buwas, didasarkan kondisi saat ini dimana produksi ganja secara luar biasa merebak ke seluruh daerah, bukan hanya di Aceh. Parahnya lagi, kata dia, produksi diiringi pemakaian ganja yang juga semakin meningkat setiap waktu. Karenanya, ia menilai perlu penanganan yang menyeluruh dalam menuntaskan persoalan ganja antara lain melalui penindakan dan juga pencegahan.
"Karena itu, hari ini dalam rangka bagaimana kita menangani, menekankan produksi ini, syukur-syukur bisa menghilangkan tanaman ganja di wilayah Indonesia. Ini yang menjadi prioritas dan menjadi programnya Bapak Presiden," ujar Buwas.
Nantinya dalam program tersebut, pada tahap awal masyarakat akan diberi pemahaman untuk tidak lagi menanam ganja dan mengganti tanaman yang lebih produktif. Namun demikian, permintaan penggantian tanaman tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Buwas mengakui besarnya nilai ekonomi penanaman ganja menjadi salah satu motif produksi ganja. Ia pun menyebut saat ini ada kurang lebih sekitar 482 ribu hektare tanaman ganja di Aceh.
"Sekarang kan permasalahannya mencakup kesejahteraan masyarakat setempat misal Aceh atau di tempat lain, dia menanam dengan imbalan uang yang cukup besar. Maka kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka juga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika