Rabu 08 Feb 2017 13:19 WIB

MUI Papua Barat Berupaya Mewujudkan Pilkada Damai

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agus Yulianto
Silaturahmi MUI Papua Barat dan ormas-ormas Islam Papua Barat serta Kapolda Papua Barat, di Aula kantor MUI Papua Barat, Senin (6/2).
Foto: Foto : MUI Papua Barat
Silaturahmi MUI Papua Barat dan ormas-ormas Islam Papua Barat serta Kapolda Papua Barat, di Aula kantor MUI Papua Barat, Senin (6/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Propinsi Papua Barat termasuk dalam tiga provinsi yang dinyatakan paling rawan konflik Pilkada. Berangkat dari persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat menggelar silaturahmi dengan Polda Papua Barat dalam rangka mewujudkan Pilkada damai.

Ketua Umum MUI Provinsi Papua Barat Ahmad Nausrau mengatakan, MUI beserta seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Papua Barat mengadakan acara silaturahim di Kantor MUI Papua Barat, Senin (6/2). Di dalam silaturahmi tersebut MUI dan ormas-ormas Islam juga sekaligus tatap muka dengan Kapolda Papua Barat beserta seluruh jajarannya.

"Di dalam pertemuan itu, kapolda menyampaikan bahwa Papua Barat termasuk dalam kategori daerah rawan konflik Pilkada," kata Ahmad kepada Republika.co.id, Rabu (7/2).

Ahmad mengatakan, karena Papua Barat termasuk daerah rawan konflik pilkada, MUI bermaksud membangun komunikasi dengan pihak kepolisian. Supaya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga Pilkada agar berjalan aman dan damai.

Jadi, di dalam silaturahim tersebut juga, dikatakan Ahmad, bermaksud agar MUI bisa bersinergi dengan pihak Polda Papua Barat. Selain itu, untuk bersama-sama menjaga pilkada agar tetap aman dan damai. "Juga untuk mempererat jalinan silaturahim dan membangun kerukunan antar umat beragama di Papua Barat," ujarnya.

Di Provinsi Papua Barat, bulan ini akan ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serempak. MUI Papua Barat berharap, mulai dari tahap kampanye sampai saat pencoblosan dan seterusnya berjalan aman dan damai. Sehingga, citra buruk Papua barat sebagai daerah rawan konflik bisa hilang jika semua pihak bersama-sama mewujudkan pilkada damai.

Ahmad menambahkan, konflik pilkada di Papua Barat biasanya bukan karena perbedaan keyakinan. Konflik tersebut biasanya terjadi di antar pendukung pasangan calon. Di Papua Barat ada satu kabupaten yang paling rawan, yakni Kabupaten Maybrat. Di sana sudah beberapa kali gagal pilkada karena konflik antar pendukung.  "Kabupaten ini yang menyebabkan Papua Barat menjadi daerah rawan konflik, daerah lain sesungguhnya landai saja," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement