REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (20 tahun), menggelar aksi bela rakyat ke kantor DPRD setempat. Unjuk rasa dengan sebutan "Aksi 121" ini dimulai dari area Monumen Arek Lancor, Pamekasan.
Massa bergerak menuju kantor DPRD di Jalan Kabupaten yang berjarak sekitar 1 kilometer dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. "Aksi ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang kondisi bangsa saat ini, terutama rakyat kecil," kata Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Chairul Umam.
Dalam orasinya, mahasiswa aktivis HMI gabungan dari berbagai perguruan tinggi se-Pamekasan ini menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan. Antara lain tentang kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
Chairul Umam mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kemampuan rakyat. Sebab kenaikan TDL, pajak dan biaya STNK serta BPKB sangat membebani masyarakat. "Inilah alasan kami, saat ini turun jalan, agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan selama ini," katanya menambahkan.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili menyatakan, pihaknya akan memperhatikan aspirasi HMI itu. Ia menjelaskan, DPRD Pamekasan tidak memiliki kewenangan mengubah kebijakan pusat dan hanya menyampaikan aspirasi rakyat ke pusat. "Yang jelas, apapun bentuk aspirasinya tetap kita sampaikan ke pusat, melalui DPRD Jatim," katanya.
Aksi "Bela Rakyat 121" oleh HMI Pamekasan ini digelar mulai pukul 10.00 WIB, dan hingga pukul 10.49 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
