REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Miryam S. Haryani menilai, kejadian kekerasan yang berujung pada meninggalnya taruna yang sedang menempuh pendidikan seringkali terjadi di Indonesia. Anehnya, kata dia, kejadian seperti itu terjadi pada sekolah-sekolah kedinasan yang dibiayai oleh negara.

''Pemerintah harus meninjau ulang kehadiran sekolah kedinasan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Ini mutlak diperlukan karena jangan sampai nyawa dianggap sesuatu yang murah sehingga dengan gampangnya dipermainkan,'' ucap Miryam, dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/1).

Ia meminta, ada evaluasi baik dari manajemen pendidikan, keberadaan sekolah kedinasannya, atau sistem pengajaran yang berlangsung. Selama ini, Politikus Hanura itu melihat bahwa uang negara seakan menjadi halal untuk digunakan sebagai sarana menghilangkan nyawa orang lain.

Terkait STIP, selain Komisi V melakukan sidak, DPR juga perlu memanggil Kemenhub dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. ''Hasilnya akan kita sinkronkan dengan temuan-temuan di lapangan, yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi apakah sekolah kedinasan ini masih layak dilanjutkan atau lebih baik dihentikan demi kepentingan yang lebih besar,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika