REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Pemerintah Kabupaten Kotawiringin Timur, Kalimantan Tengah, memastikan rencana penutupan lokalisasi di daerah itu yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
"Tahun 2017 anggaran kami tersedia untuk memulai tahapan, tapi menurut pengamatan saya itu belum penutupan seluruhnya," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana di Sampit, Senin.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat tiga lokalisasi. Nantinya jika lokalisasi pertama dilakukan penutupan pada 2017, maka untuk selanjutnya akan dilakukan pada 2018 dan 2019.
Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebelumnya menargetkan penutupan lokalisasi selesai pada 2017. Bima menyatakan pihaknya siap memenuhi target tersebut selama pemenuhan anggaran dapat terpenuhi.
"Semangat pimpinan ingin 2017 maka kami dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus mendukung. Hanya, SKPD pelaksana ini kan memerlukan anggaran. Apabila anggaran tersedia maka kami siap," kata Bima.
Penutupan lokalisasi harus dipersiapkan secara matang karena selain pekerja seks komersial, banyak orang yang menggantungkan hidup di tempat. Nasib mereka juga harus dipikirkan agar tidak sampai menjadi masalah.
Hasil pendataan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini ada 269 pekerja seks komersial yang menghuni tiga lokalisasi di Kotawaringin Timur. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan, Jawa dan Jakarta.
Sebaran tiga lokalisasi di Kotawaringin Timur yakni di kilometer 12 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, lokalisasi di Kecamatan Parenggean dan lokalisasi Tangar Kecamatan Mentaya Hulu.
Lokalisasi terbesar yakni Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih yang lokasinya terbilang dekat dengan Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotim, yakni hanya 12 kilometer. Selain lokalisasi, pemerintah daerah juga akan menertibkan prostitusi terselubung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika