Jumat 23 Dec 2016 19:53 WIB

Agus dan Ahok Janji Gratiskan Transjakarta, Ini Komentar Anies

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Ilham
Anies Baswedan
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyindir rencana program penggratisan bus Transjakarta yang digulirkan kompetitornya, Agus Yudhoyono dan Basuki Tjahaja Purnama. Ia menilai, hal itu tidak realistis dan tidak masuk akal.

"Silahkan Anda pikir, di mana di dunia yang bisa memberikan gratis nol biaya transportasi ke mana saja," kata dia di sela-sela kampanye di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (23/12).

Anies mengatakan, program yang ia tawarkan bersama Sandiaga adalah menurunkan biaya transportasi warga DKI. Warga Ibu Kota yang kini rata-rata mengeluarkan 30 persen untuk biaya transportasi dari total penghasilannya dinilai masih cukup tinggi. "Kita ingin nantinya bisa menurunkan hingga 15 persen," kata dia.

Cagub nomor urut tiga ini mengatakan, biaya transportasi memang harus ditekan sekecil mungkin. Ia mencontohkan, Jepang mampu menekan biaya transportasi warganya hingga 8 persen. Anies meyakini, penekanan biaya transportasi juga bisa dilakukan di DKI.

Program yang dia canangkan adalah biaya transportasi sebesar Rp 5.000, dari mana saja dan ke mana saja di seluruh wilayah DKI. Angka ini, kata dia, telah dihitung matang dengan berbagai kalkulasi. Beban subsidi dari pemerintah tidak terlalu besar dan masyarakat tidak terlalu terbebani biaya transportasi.

"Kami ingin sesuatu yang realistis, kami tidak bisa menjanjikan yang tidak bisa dijalankan. Tapi saya serahkan ke pemilih untuk menentukan," ujar dia.

Sebelumnya, cagub Agus Yudhoyono akan mengkaji rencana menggratiskan bus Transjakarta. Menurutnya, masyarakat Jakarta yang tergolong kelas menangah ke bawah, perlu mendapat bantuan berupa subsidi dari pemerintah.

Ahok juga menjanjikan layanan bus Transjakarta sepenuhnya gratis untuk semua warga Jakarta. Ahok akan membidik peningkatan pendapatan dari retribusi terminal parkir elektronik (TPE) dan penerapan aturan jalan berbayar (electronic road pricing atau ERP) jika terpilih kembali menjadi gubernur DKI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement