REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Proyek rumah nelayan di daerah Sumare, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, diduga bermasalah. Akibatnya, rencana peresmian oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, urung dilaksanakan.

"Sebetulnya pembangunan rumah nelayan ini akan diresmikan Pak Jusuf Kalla ketika bertandang ke Mamuju 10 Desember 2016. Namun belakangan diketahui rupanya menyisakan banyak persoalan," kata RM salah seorang warga Sumare di Mamuju, Senin (12/12).

Saat rombongan Wapres tiba di Mamuju kata dia, dua orang staf dari Kementrian PUPR sebelumnya meninjau lokasi tersebut. Bahkan sempat terkejut lantaran bantuan perumahan nelayan tersebut, justru tidak di huni oleh para nelayan, melainkan dihuni oleh pegawai kontrak daearah.

Dia menilai, distribusi perumahan nelayan itu dianggap tidak tepat sasaran. Belum lagi, konstruksi bangunan diduga tidak sesuai spek. "Bangunannya bermasalah dan rata-rata yang menempati itu pegawai kontrak, bukan nelayan. Sudah kedapatan ketika dua staf Kementerian meninjau proyek bangunan rumah Nelayan. Pokoknya bermasalah sekali, posisinya juga tidak sesuai, atapnya juga tipis," kata RM.

Lawatan Wapres ke Mamuju hanya menandatangani prasasti enam proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Keenam proyek tersebut adalah rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, rumah jabatan ketua DPRD, Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Universitas Sulbar, dan Masjid Raya.

Selain itu, Wapres juga menandatangani prasasti kompleks bangunan kantor Pemprov Sulbar dan gedung DPRD setempat. Satker Perumahan Rakyat Provinsi Sulbar sebagai penanggung jawab proyek dari kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga belum dapat terkonfirmasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika