REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan sekitar satu juta calon pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 belum merekam data untuk kartu tanda penduduk elektronik dari sekitar 42 juta pemilih potensial.

"Sekitar satu juta calon pemilih tersebut akan diberikan surat keterangan pengganti e-KTP untuk dapat memilih," kata Tjahjo Kumolo pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah perihal persiapan pilkada serentak 2017 di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa (6/12).

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dan dihadiri perwakilan Pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur, Kepala Badan Intelkam Polri Komjen Pol Lutfhi Lubihanto, Ketua KPU Jury Ardiantoro dan jajaran, serta Ketua Bawaslu Muhammad dan jajaran.

Tjahjo menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini, melakukan pendataan kembali untuk memastikan data satu juta calon pemilih tersebut masih sama atau ada perubahan. Terhadap sekitar satu juta calon pemilih tersebut, dapat dilakukan perekaman retina dan sidik jari, tapi blanko e-KTP yang sedang kosong.

"Pemesanan blanko e-KTP di Belanda dan tidak bisa selesai dalam waktu cepat sehingga calon pemilih yang belum melakukan perekaman akan diberikan surat keterangan," katanya.

Tjahjo menambahkan, Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan data penduduk potensial pemilih (DP4) di 101 daerah penyelenggara pilkada serentak ke KPU. Dalam DP4 tersebut, ada sebanyak 41.802.538 calon pemilih, yang

terdiri dari 21.970.249 laki-laki dan 20.705.289 perempuan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 2.236.672 calon pemilih pemula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika