REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) harus memastikan Aksi Bela Islam III merupakan unjuk rasa damai untuk menuntut penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Karena itu, GNPF MUI harus memastikan aksi itu bebas dari provokasi.

"Saya berkali-kali menegaskan, aksi itu harus menjadi aksi damai, sesuai aturan," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada sela-sela Sosialisasi Empat Pilar kepada Yayasan Mutiara Hati di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/11).

Hidayat menyatakan niat menyelenggarakan aksi damai itu harus dimulai sejak sekarang. Dia mencontohkan, tidak boleh ada ajakan untuk membawa bambu runcing. Jika Ahmad Dhani memang benar mengutarakan ajakan itu maka panitia harus mengoreksi. "Tidak boleh tidak tegas. Tidak boleh bawa bambu runcing," kata dia.

Menurut Hidayat, panitia juga bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada teriakan penghinaan terhadap simbol negara seperti Presiden Joko Widodo. Apalagi, kata dia, ajakan melakukan impeachment atau makar atau penggulingan pemerintahan. Bahkan, Hidayat menolak adanya usulan untuk menduduki parlemen pada Aksi Bela Islam III.

Hidayat menuturan Habib Rizieq Syihab memang sudah menegaskan aksi akan berlangsung dengan damai. Namun, penegasan tetap harus dilakukan agar tidak ada yang mencemari agenda utama: mendesak kepolisian menahan Ahok.

Panitia harus menutup kemungkinan terjadinya provokasi. ‎"Saya harap panitia mencegah itu dan mengantisipasi hal seperti itu. Jangan sampai aksi ini ditunggangi," ujar Hidayat.

‎GNPF MUI berencana melakukan aksi pada 2 Desember mendatang. Aksi Bela Islam ini merupakan unjuk rasa ketiga yang dilakukan oleh GNPF-MUI. Aksi sebelumnya berlangsung pada Oktober dan 4 November 2016. "Dua aksi itu berlangsung damai. Aksi 4 November sangat luar biasa sampai sore," kata Hidayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika