REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Di depan mahasiswa hukum President University Wakil Ketua DPR RI Fahri Famzah menjelaskan mengapa demonstrasi 4 November lalu dan 2 Desember mendatang dapat terjadi. Ada fenomena komtemporer yang terjadi saat ini. Dimana pemerintah sebagai eksektutif menarik begitu banyak partai.
"Semua partai politik ditarik pemerintah," katanya di Kompleks Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa (22/11).
Sebagai lembaga legislatif, kata Fahri, DPR menjadi tidak lagi kritis. Karena jika berada di dalam pemerintahan tidak boleh ada perpecahan karena kekuasaan akan pindah ke oposisi.
Ketika DPR tidak bisa lagi menjadi tempat aspirasi rakyat maka demonstrasi atau parlemen jalanan, sebut Fahri, dapat dimaklumkan. Ia mengatakan demonstrasi karena ada sumbatan aspirasi.
"Kembali ke teori lamanya karena ini ada sumbatan," ujarnya.
Selain itu, katanya, demonstrasi tersebut disebabkan masyarakat yang melihat pemerintah melakukan akrobatik dalam hukum. Melihat hal tersebut berbahaya apalagi persoalan agama bagi bangsa Indonesia. Persoalan agama bagi masyarakat Indonesia sangat sensitif, sakral dan dianggap wilayah masing-masing.
Karena persoalan yang sensitif ini tidak tanggapi secara tepat dan cepat justru ada kesan akan dimainkan masyarakat melakukan demonstrasi. "Sebenarnya gak bagus, jangan ditekan aparat bekerja seharunya aparat bekerja sendiri," katanya lagi.
Fahri mengatakan demonstrasi bukan persoalannya. Tapi aparat hukum yang harus transparan dan profesional. Karena tantangannya ialah transparansi kerja aparatur negara. Dengan tranparansi itu menjadi jaminan bagi publik mereka diperlakukan dengan adil.
"Aparat penegak hukum tidak hanya harus adil atau wajib adil tapi juga nampak adil, itu saya kira harus terjadi. Yang kedua dengan perkembangan yang ada kalau rakyat melihat kalau aparat sudah profesional, menyakinkan, imparsial, terbuka, transparan, demonstrasi akan hilang, kembali ke teori yang tadi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika