REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ruddin Akbar Lubis merasa sangat prihatin mendengar kabar 26 sekolah yang menunggak biaya listrik. Ia mengatakan sekarang ini sarana dan prasarana luput dari pengawasan. 

"Sekarang ini sarana prasarana luput, semuanya hanya berpusat di program populis," ujar Ruddin saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (22/11). 

Ruddin selanjutnya mengatakan anggaran pendidikan jangan hanya berpusat pada Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Artinya begini, kita mendukung program itu, cuma program jangan itu doang. Peningkatan sarana (dan) prasarana juga harus," katanya.

Selain itu sebagai sebuah solusi, Ruddin mengatakan, harus dibuat suatu program yang sistematis dan terencana. "Jadi jangan bertumpu pada KJP doang. Sarana (dan) prasarana nggak bagus, nggak bisa belajar juga," kata Ruddin menuturkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika