REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ade Komaruddin, mengaku tidak rela apabila Indonesia terkoyak-koyak hanya karena urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Bahkan menurutnya, bila perlu Presiden menunjuk secara langsung Gubernur DKI Jakarta tanpa melalui proses pemilihan. Itu dilakukannya agar konflik Pilgub DKI Jakarta tidak meluas dan memecah belah persatuan bangsa

“Bila perlu ditunjuk sama Presiden. Kenapa emang kalau menunjuk seorang Gubernur DKI, dibanding dengan kacau balau negeri ini,” tegas Akom di tengah-tengah pertemuannya dengan Forum Silaturahim, di Kompleks Parlemen, Selasa (15/11).

Selain itu, politikus Partai Golkar juga menyatakan Indonesia tidak boleh membayar mahal untuk persatuan dan kesatuan nasional hanya karena Pilkada DKI. Karena masih banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan dibanding masalah Pilgub DKI Jakarta itu sandiri.

“Nah, kita tentu harus menjaga agar di hari-hari ke depan tidak terjadi lagi benturan-benturan seperti terjadi di masa lalu,” tambah pria yang akrab disapa Akom itu.

Bagi Akom, sudah cukup tragedi 1998 silam menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, apabila ingin menyampaikan aspirasi, silakan, tidak ada yang melarang, justru dilindungi oleh undang-undang.

Bahkan dengan massa 2,5 juta demonstran pun tak jadi masalah. Hanya saja tetap harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, harus damai. “Sampaikan pendapat itu tidak harus teriak-teriak dan merusak perdamaian,” jelasnya.

(Baca Juga: PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI)

Ikuti Whatsapp Channel Republika