REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses transformasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari tunai menjadi non tunai terus dimatangkan.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Beras Sejahtera (Rastra) akan semakin maksimal dan efektif melalui program non tunai.
"Dalam pelaksanaannya, dibuka layanan e-Warong atau warung gotong royong untuk melayani penyaluran bansos non tunai ini," ujar Menteri Puan saat Rapat Koordinasi tingkat Menterin membahas rancangan Perpres Bantuan Sosial Non Tunai di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/11).
Rakor ini dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Pejabat Kementerian Sosial, OJK, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dijelaskan Puan, dalam penyaluran Bansos Non Tunai ini, akan dibangun sinergi bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA), meliputi PT Bank Mandiri (Persero) TBk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang telah berkomitmen untuk menjadi bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai.
Dijelaskan Menteri Puan, ada banyak keuntungan dari sistem penyaluran bansos secara non tunai, salah satunya bisa mengefektifkan bantuan itu secara tepat sasaran dan tepat juga jumlahnya untuk produktivitas masyarakat.
"Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menarik para pedagang kelontong di daerah untuk berkontribusi. Nanti akan disediakan beras, gula, minyak, dan telur dan dengan dana bansos nantinya masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhannya," imbuh Puan.
Sejauh ini sudah dibuka 92 e-Warung di berbagai tempat. Progresnya masih terus di evaluasi, apakah keberadaannya sudah benar-benar bisa menyiapkan logistik untuk pemberian bansos.
"Makanya kita juga buka partisipasi masyarakat, misalnya mbok bakul, toko kelontong juga bisa kita minta berpartisipasi membantu ini. Termasuk dengan bank umum daerah. Di Kemensos dijalankan e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE)," lanjutnya.
Proses peralihan penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai sendiri akan diujicoba pada Januari 2017 untuk 44 kota. "Dalam program ini juga memakai basis data yang terbaru dari BPS tahun 2015, kemudian disinkronkan dengan data verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri baru masuk ke Kementerian Sosial," lanjut Puan.
Data penerima sendiri sekitar 6 juta untuk program PKH dan ada 17,6 juta untuk Kartu Indonesia Pintar. Data ini terus dilakukan verifikasi dan validasi sehingga lebih akurat.
Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, HIMBARA berkomitmen dalam menjalankan penyaluran bansos secara non tunai. Komitmen HIMBARA ini juga sudah dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai PKH tanpa dipungut biaya atau zero cost.
"HIMBARA sendiri memiliki jaringan outlet mencapai lebih dari 16.000 dan diperkuat oleh 60.000 ATM serta lebih dari 116.000 agen yang cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodir penyaluran bansos tersebut. Ini bisa difungsikan sebagai e-Warong," jelas Agus.
Secara teknis, pengambilan bantuan non tunai dilakukan melalui agen-agen perbankan, ATM, dan outlet bank. Selain itu, terdapat juga titik-titik lainnya yang dapat digunakan untuk pencairan seperti e-Warong KUBE yang dibentuk oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bulog dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika