REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehutanan Nasional (DKN) memfokuskan pada enam hal penting yang dianggap menjadi isu lima tahun terakhir untuk dibahas dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke-6. KOngres akan dilaksanakan pada 29 November hingga 2 Desember 2016 di berbagai daerah.

"Penyelenggaraannya akan ada pra kongres di berbagai daerah diantaranya, Pekan Baru, Makassar, Balikpapan  dan Jayapura," kata Ketua Presidium DKN Agus Justianto di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Jumat (4/11).

Enam poin yang akan dibahas diantaranya adalah kondisi kawasan hutan secara de jure dan de facto, lemahnya dukungan politik terhadap status kawasan hutan negara, lemahnya dukungan pemda-pemda terkait penerapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kesenjangan pusat daerah terkait tata kelola hutan serta lahan.

Kemudian poin lainnya adalah penurunan kualitas fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi, penurunan peran hasil pengelolaan hutan alam produksi, stagnasi pemanfaatan hutan untuk masyarakat, rendahnya perkembangan hutan rakyat, dan yang terakhir adalah tingginya bencana alam karena persoalan lingkungan, khususnya di pulau Jawa.

Kongres kehutanan tersebut bertemakan 'Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Kehutanan yang Baik' dan akan dilaksanakan di Jakarta. DKN juga menawarkan program utama penyelesaian, yaitu mempercepat penyelesaian klaim hutan negara dan kepastian usaha melalui kemitraan kementerian serta lembaga terkait.

Kemudian pemanfaatan sumber daya hutan (SDH) secara adil dan berkelanjutan, khususnya produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan yang menjadi sektor unggulan di masa depan. Sedangkan program ketiga adalah perlindungan dan pemulihan fungsi SDH, khususnya di Pulau Jawa yang sudah kelebihan beban akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, juga perlunya perhatian khusus harus diberikan pada pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil serta daerah-daerah yang secara ekologis rentan bencana alam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika